Aturan Cuti Bersama Baru Tak Lagi Potong Cuti Tahunan
Cuti bersama dari pemerintah pusat kini tidak mengurangi cuti tahunan pekerja menurut UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Ini isi pasal dan batasnya.
Apakah aturan cuti bersama baru bikin jatah cuti tahunan kamu tetap utuh? Banyak pekerja menanyakannya sejak pasal soal itu mulai dikutip media.
Ya, menurut UU Nomor 27 Tahun 2026, cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja. Cuti tahunan tetap paling sedikit 12 hari kerja bagi yang sudah bekerja 12 bulan terus-menerus. Di SKB tiga menteri sebelumnya, cuti bersama justru mengurangi jatah itu.
Kutipan paragraf pembuka berita tentang cuti bersama dan cuti tahunan (rctiplus.com) Cek beritanya di rctiplus.com
Apa Isi Aturan Cuti Bersama Baru di UU Pelindungan Ketenagakerjaan?
Isinya ada di Pasal 118 ayat 6 UU Nomor 27 Tahun 2026. Bunyinya, "Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja/buruh".
Ayat 5 menjaga batas bawahnya. Cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah seorang pekerja bekerja 12 bulan terus-menerus.
Ayat 7 menyerahkan teknisnya ke perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Bunyi pasal di sini mengikuti pemberitaan, karena naskah resminya belum sempat dicek langsung.
Apa yang Berubah dari Aturan Lama?
Yang berubah adalah cara menghitungnya. Dulu cuti bersama bisa dihitung sebagai bagian dari cuti tahunan, sekarang tidak untuk cuti bersama dari pemerintah pusat.
Lihat juga: Empat Diskon Tiket Nataru 2026 dan Siapa yang Bisa Memakainya
Konteks yang Sering Terlewat
SKB tiga menteri tentang libur nasional dan cuti bersama 2026 ditetapkan pada 19 September 2025. Diktum keempatnya menyatakan cuti bersama mengurangi hak cuti tahunan sesuai ketentuan tiap perusahaan. Cuti bersama 2026 tercatat delapan hari, dan bagi karyawan swasta sifatnya tidak wajib.
Kapan Aturan Ini Mulai Berlaku?
Aturan ini sudah berlaku sejak 29 Oktober. Perjalanannya dari rancangan sampai berlaku cukup singkat.
- 27 Agustus, rancangan usul inisiatif DPR disampaikan ke Presiden.
- 1 September, surat presiden bernomor R43/Pres/09/2026 terbit.
- 14 September sampai 4 Oktober, DPR dan pemerintah membahasnya di tingkat pertama.
- 6 Oktober, rapat paripurna DPR mengesahkan undang-undang itu, 23 bab dan 313 pasal.
- 29 Oktober, undang-undang itu berlaku.
- 7 November, bunyi Pasal 118 ayat 6 ramai dikutip media.
Lihat juga: Benarkah CPNS 2026 Dibuka November? Cek Info Resminya
Apakah Berlaku untuk Semua Pekerja?
Pemberitaan menyebut aturan ini berlaku untuk pekerja swasta dan ASN. Pelaksanaan teknisnya tetap mengacu pada perjanjian kerja di tempat masing-masing.
Dalam pengesahan UU ini, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan RUU tersebut mengukuhkan pilar perlindungan ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan.
Topiknya gampang menyebar karena menyangkut jatah libur sendiri. Wajar kalau tiap orang langsung menghitung ulang cutinya menjelang libur akhir tahun.
Lihat juga: Utang Pinjol Rp106 Triliun versi OJK dan Risiko Kredit Macet
Jadi, kalau kantor libur pada 24 Desember dan jatah cuti kamu tetap utuh, itu bukan bonus dari perusahaan. Itu bunyi pasalnya, asalkan perusahaan memang menerapkan cuti bersama. Cek dulu perjanjian kerjamu supaya tidak salah hitung.
Masih Penasaran?
Apakah cuti bersama wajib untuk karyawan swasta?
Menurut SKB tiga menteri 2026, cuti bersama tidak wajib bagi karyawan swasta. Perusahaan boleh tidak menerapkannya sama sekali. Pasal 118 ayat 6 hanya mengatur kondisi ketika perusahaan menerapkan cuti bersama, yaitu pelaksanaannya tidak boleh memotong cuti tahunan pekerja.
Berapa minimal cuti tahunan menurut aturan ini?
Pasal 118 ayat 5 menyebut cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja. Syaratnya, pekerja sudah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Cuti bersama dari pemerintah pusat tidak boleh dihitung sebagai pemotong jatah itu.
Apakah perusahaan masih bisa mengatur cuti lewat perjanjian kerja?
Bisa. Ayat 7 menyerahkan pelaksanaan cuti tahunan ke perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Tetapi aturan itu tidak boleh bertentangan dengan batas minimal 12 hari dan larangan memotong cuti tahunan lewat cuti bersama pemerintah pusat.
Sumber dan Konteks
- Okezone di RCTI+, 7 November
- Fortune Indonesia, 9 November
- iNews di RCTI+, 6 Oktober
- InvestorTrust, 6 Oktober
- Dealls, 16 Oktober 2025
- Regulasip, abstrak naskah UU Nomor 27 Tahun 2026, 7 November
- Foto sampul: Kredit foto: Urang Kamang di Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Dirangkum Vokafolks dari unggahan dan media yang tertaut di atas supaya kamu tidak kudet. Terakhir dicek 10 November 2026.
