Kenapa Gibran Mau Ajukan PK atas Saran Prabowo

Kenapa Gibran ajukan PK atas saran Prabowo, dan kenapa kabar ini ramai dibahas? Ceritanya bermula dari pertemuan keduanya pada 10 November, lalu satu kalimat Gibran yang dikutip banyak pemberitaan.

Gibran Rakabuming Raka mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyarankannya berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Saran itu muncul setelah keduanya bertemu pada 10 November, saat tuntutan pemakzulan dan isu mundur sedang ramai dibicarakan.

Lihat juga: Kenapa Pertanyaan Anak Lurah di Sidang Ijazah Jokowi Ramai

Dari Mana Kabar Gibran Ajukan PK Ini Bermula?

Awalnya dari putusan Mahkamah Agung pada 30 Oktober.

Lewat putusan nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan gugatan Subhan soal surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran. Karena itu, putusan dua pengadilan sebelumnya yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima ikut dibatalkan.

Dari situ topiknya bergerak cepat. Muncul isu Gibran mundur dari kursi wakil presiden, dan Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Gibran menyampaikan niat mundur saat bertemu Presiden. Lalu pada 10 November, Gibran bertemu Prabowo di rumah dinas Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Apa Saja Saran Prabowo yang Disebut Gibran?

Gibran menyebut ada beberapa saran dari Prabowo, dan ia menyampaikannya sendiri di Istana Wapres. Dalam pertemuan itu, katanya, mereka membahas dinamika tuntutan pemakzulan dan dokumen pendidikan SMA di luar negeri yang tidak diakui dalam putusan MA.

Lihat juga: Pertemuan Prabowo dan 10 Mantan Kapolri Ramai Dibahas Warganet

Menurut Gibran, salah satu saran Prabowo mencakup dua hal ini.

• Tetap melanjutkan perkara di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari SD sampai S1.
• Berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA.

Gibran juga menyebut kedekatannya dengan Presiden. Ia mengatakan, "Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri."

Kutipan pernyataan Gibran seperti tertulis di halaman berita (liputan6.com) Cek beritanya di liputan6.com

Menurut redaksi, kalimat ini mudah dikutip karena pendek dan jelas.

Konteks yang Sering Terlewat

Yusril Ihza Mahendra, Menko Kumham Imipas, punya pandangan lain soal PK. Ia menilai putusan MA sudah final karena Gibran bukan pihak dalam perkara Subhan, sehingga tidak punya kedudukan hukum untuk mengajukan PK. Kronologi lengkap putusan itu ada di rangkuman kronologi putusan MA.

Kenapa Pernyataan Ini Ramai Dibahas?

Ramainya datang dari tumpukan kabar dalam waktu berdekatan. Di sisi lain, Gibran menyatakan menghormati semua aspirasi dan kritik, dan tidak ingin dinamika ini menjadi polemik politik berkepanjangan.

Sampai Mana Perkaranya Sekarang?

Pada 11 November, Fraksi PDIP di DPR menyepakati langkah Hak Menyatakan Pendapat.

Ketua Fraksi Utut Adianto mengatakan waktu pengajuannya belum ditentukan dan akan mengikuti mekanisme parlemen. Soal rencana Gibran ke PTUN, Utut bilang partainya tidak akan menghalangi.

Lihat juga: Benarkah Jakarta Siaga 1? Pramono Bantah usai Pengerahan TNI

Untuk saat ini, yang bisa kamu lakukan sederhana saja. Baca pernyataan lengkap Gibran di sumber aslinya, cek putusan lewat situs Mahkamah Agung, dan bedakan mana yang ucapan Gibran, mana yang penilaian Yusril atau fraksi di DPR.

Masih Penasaran?

Apa itu PK dalam kabar Gibran?

PK adalah singkatan dari peninjauan kembali, yang dalam pernyataan Gibran diajukan ke Mahkamah Agung. Gibran menyebut akan berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk itu. Yusril menilai jalur ini tertutup bagi Gibran karena ia bukan pihak dalam perkara Subhan.

Apakah Gibran sudah resmi mengajukan PK?

Dari pernyataan yang tertulis di sumber, Gibran baru menyatakan akan berkoordinasi dengan Dikdasmen. Belum ada keterangan di sumber tersebut bahwa PK sudah didaftarkan ke Mahkamah Agung.

Apakah Gibran jadi mundur?

Mensesneg mengatakan Gibran menyatakan niat mengundurkan diri saat bertemu Presiden. Sampai tulisan ini dicek, belum ada pernyataan resmi bahwa pengunduran diri dilakukan.

Sumber dan Konteks

• Republika, 10 November
• Viva, 10 November
• Viva (pernyataan Yusril), 10 November
• Liputan6, 10 November
• Liputan6 (sikap Fraksi PDIP), 11 November
• Kompas (kronologi putusan MA), 30 Oktober
• Foto sampul: Kredit foto: General Elections Commission of the Republic of Indonesia di Wikimedia Commons (Public domain)

Biar nggak salah info, Vokafolks mengecek lagi unggahan dan media sumbernya pada 11 November 2026.