Kenapa Anggaran Influencer Rp14,7 Miliar Ramai Dibahas
Temuan ICW soal kontrak jasa influencer dua kementerian ramai dibahas. Ini angka, penerima kontrak, dan permintaan ICW, tanpa tanggapan resmi yang sudah terbit.
Banyak orang mengira anggaran influencer Rp14,7 miliar sudah dinyatakan korupsi. Padahal belum. Angka itu berasal dari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), bukan putusan hukum.
ICW menemukan dua kementerian, yaitu Kemendikbud Ristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), mengalokasikan Rp14.696.955.002 untuk mengontrak PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang berkaitan dengan Raffi Ahmad, guna membeli jasa influencer. Data itu diambil dari realisasi pengadaan 2023 sampai 2026.
Lihat juga: Kasus Beras Fortifikasi Seret 13 Tersangka dan 15 Merek
Apa Sebenarnya Temuan ICW soal Anggaran Influencer Rp14,7 Miliar?
Temuan itu berupa delapan paket pengadaan. Kemendikbud Ristek mengontrak lima paket pada 2024, sedangkan KKP mengontrak tiga paket pada 2025 sampai 2026.
Isinya mencakup penayangan konten di akun media sosial Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal video RANS Entertainment, serta kehadiran Raffi di sejumlah acara.
ICW mengumumkannya lewat rilis resmi pada 9 November.
Judul dan paragraf awal berita temuan ICW (jpnn.com) Cek beritanya di jpnn.com
Siapa Penerima Kontrak dan Berapa Nilai Paketnya?
Penerima kontraknya PT Rans Animasi Indonesia. Menurut ICW, PT Rans Entertainment Indonesia memegang 99,1 persen sahamnya. Raffi memegang 0,9 persen saham secara langsung dan menjabat komisaris.
Lihat juga: Gaji PPPK Paruh Waktu yang Jadi Penuh Waktu Ditanggung Siapa?
Konteks yang Sering Terlewat
Data ICW berasal dari portal pengadaan LKPP. Raffi Ahmad juga menjabat Utusan Khusus Presiden, dan inilah alasan ICW meminta ia menjelaskan pencegahan konflik kepentingan.
Paket kehadiran Raffi di acara bernilai Rp2,52 miliar. Tiga paket KKP masing-masing sekitar Rp3,6 miliar.
Apa yang Dipersoalkan ICW dan Diminta dari Siapa?
ICW mempertanyakan kenapa kementerian masih memakai jasa influencer padahal punya biro humas, kanal digital resmi, dan anggaran komunikasi sendiri. ICW juga menyoroti cara menghitung Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan kewajaran nilai tiap paket.
Ada lima permintaan ICW.
- KKP dan kementerian penerus Kemendikbud Ristek membuka dokumen delapan paket pengadaan.
- BPKP dan Inspektorat Jenderal kedua kementerian melakukan audit.
- LKPP mengevaluasi pengadaan jasa pemengaruh lewat katalog elektronik.
- Presiden menghentikan pengadaan jasa pemengaruh yang tidak berkaitan dengan tugas kementerian.
- Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikannya di perusahaan penerima kontrak.
Sampai tulisan ini disusun, laporan yang dibaca belum memuat tanggapan KKP, kementerian penerus Kemendikbud Ristek, maupun Raffi Ahmad. Jadi semua isi di atas adalah klaim ICW, bukan kesimpulan hukum.
Lihat juga: Kenapa Beasiswa LPDP Bukan Giveaway Menurut Wamenkeu
Apa yang Bisa Kamu Lakukan saat Isu Ini Muncul di FYP?
Cek dulu sumber aslinya, yaitu rilis ICW, sebelum ikut membagikan. Lalu lihat apakah sudah ada tanggapan resmi, dan bedakan temuan, dugaan, dan putusan.
Kalau mau contoh isu kebijakan lain yang rame, baca penjelasan soal beasiswa LPDP.
Masih Penasaran?
Apakah anggaran influencer Rp14,7 miliar ini sudah terbukti korupsi?
Belum ada putusan hukum. Ini temuan ICW, dan ICW meminta dokumen pengadaan dibuka serta diaudit BPKP dan inspektorat.
Siapa yang diminta ICW membuka dokumen?
KKP dan kementerian penerus Kemendikbud Ristek diminta membuka dokumen delapan paket pengadaan. Raffi Ahmad diminta membuka kepemilikannya di perusahaan penerima kontrak.
Dari mana ICW mendapat datanya?
ICW memakai realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023 sampai 2026 di portal pengadaan milik LKPP.
Sumber dan Konteks
- JPNN, 10 November
- AFU.id, 9 November
- Pojoksatu, 9 November
- Foto sampul: Kredit foto: Jeromi Mikhael di Wikimedia Commons (CC BY 4.0)
Biar nggak salah info, Vokafolks mengecek lagi unggahan dan media sumbernya pada 11 November 2026.
