Apa Lanjutan Usulan Hak Menyatakan Pendapat Gibran di DPR?
Pimpinan DPR sudah menerima usulan, tetapi belum ada keputusan. Ini kronologi singkat dan tahap yang menunggu setelah sidang dibuka.

Banyak warganet di linimasa mengira usulan hak menyatakan pendapat Gibran DPR berarti Wapres otomatis dimakzulkan, padahal kenyataannya belum begitu.
Ketua DPR Puan Maharani baru membenarkan bahwa laporannya sudah masuk, sementara soal langkah berikutnya belum ada keputusan.
Lihat juga: Kenapa Pertanyaan Anak Lurah di Sidang Ijazah Jokowi Ramai
Pimpinan DPR menerima usulan hak menyatakan pendapat soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 10 November. Puan Maharani mengatakan tindak lanjutnya dibahas setelah pembukaan masa sidang, dengan mendengar masukan fraksi dan komisi. Artinya, usulan itu baru tahap awal dan belum ada keputusan DPR.
Dari Mana Asal Usulan Ini?
Soal ini dipicu polemik ijazah Gibran. Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah dan batal. Sejumlah anggota DPR kemudian mengumpulkan tanda tangan untuk usulan hak menyatakan pendapat, dan itu yang kini ramai dibicarakan.
Pengumpulan tanda tangan, katanya, berjalan sejak malam sebelumnya. Mardani Ali Sera dari PKS jadi salah satu pengusul yang paling sering dikutip dalam pemberitaan soal usulan ini.
Apa Isi Usulan Hak Menyatakan Pendapat Gibran DPR?
Isinya berupa dukungan tertulis dari anggota DPR agar hak menyatakan pendapat dipakai. Mardani Ali Sera dari PKS menyebut jumlah penandatangan hampir 50 orang. Di keterangan lain pada hari yang sama, ia menyebut lebih dari 25 anggota.
Lihat juga: Benarkah Jakarta Siaga 1? Pramono Bantah usai Pengerahan TNI
Ia juga bilang penandatangannya datang dari banyak fraksi. Rencananya, surat itu diserahkan ke pimpinan saat rapat pimpinan. Belakangan Mardani bilang surat sudah disampaikan ke pimpinan.
Perbedaan angka itu layak diperhatikan karena angka rincinya belum dibuka pimpinan DPR.
Kenapa Kabar Ini Cepat Menyebar?
Karena beberapa hal terjadi berdekatan pada 10 November, dan menurut redaksi urutannya seperti daftar berikut ini.
- Tanda tangan dukungan dikumpulkan sejak malam sebelumnya, menurut keterangan Mardani.
- Puan memimpin sidang paripurna pembukaan Masa Persidangan II.
- Seusai sidang, Puan membenarkan bahwa laporan usulan itu sudah diterima.
- Mensesneg dan Gibran ikut memberi tanggapan atas usulan tersebut.
Sidang itu dibuka pada 10 November, tanggal yang bagi banyak orang lebih dikenal lewat sejarah Hari Pahlawan.
Konteks yang Sering Terlewat
Pada 2 November, Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai hak angket, interpelasi, dan pansus tidak relevan untuk persoalan yang sudah diputuskan MK dan MA. Menurut Doli, hak menyatakan pendapat adalah jalur yang paling relevan kalau DPR mau menindaklanjuti persoalan itu.
Lihat juga: Pertemuan Prabowo dan 10 Mantan Kapolri Ramai Dibahas Warganet
Apa Tahap Selanjutnya setelah Usulan Diterima?
Tahap pertama ada di pimpinan DPR. Puan menyampaikannya seusai memimpin sidang paripurna pembukaan Masa Persidangan II. Puan bilang, "Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut." Tindak lanjutnya, kata Puan, menunggu pembukaan masa sidang.
Pimpinan DPR juga mendengar masukan fraksi dan komisi lebih dulu. Puan menegaskan semuanya harus mengikuti konstitusi.
Soal jalur sesudahnya, Doli punya gambaran yang ia sampaikan sejak awal bulan ini. Menurut Doli, pendapat DPR nanti diuji Mahkamah Konstitusi. Kalau MK membenarkannya, perkara itu kembali ke DPR untuk diajukan ke MPR. Doli juga menyebut ada syarat dukungan dua pertiga. Itu penjelasan satu politikus, bukan keputusan DPR.
Bagaimana Tanggapan Pihak yang Disebut?
Dua pihak sudah bersuara, sementara DPR belum menyebut kapan pembahasan dimulai. Mensesneg Prasetyo Hadi bilang pemerintah menghormati proses politik di DPR. Gibran bilang ia tidak ingin dinamika yang terjadi menjadi polemik politik yang berkepanjangan.
Jadi, kalau kamu melihat judul yang terdengar sudah final, tahan dulu. Usulan itu memang sudah diterima, namun hampir 50 tanda tangan belum sama dengan keputusan sidang.
Masih Penasaran?
Apakah Gibran sudah resmi dimakzulkan?
Belum. Puan hanya membenarkan laporan usulan sudah diterima dan menyebut tindak lanjutnya dibahas setelah pembukaan masa sidang. Pimpinan DPR juga masih mendengar masukan fraksi dan komisi sebelum menentukan langkah.
Berapa anggota DPR yang menandatangani usulan itu?
Angkanya disebut berbeda karena Mardani Ali Sera menyebut hampir 50 orang di satu keterangan dan lebih dari 25 anggota di keterangan lain pada hari yang sama. Angka rincinya belum dibuka pimpinan DPR.
Apa kata Istana soal usulan ini?
Mensesneg Prasetyo Hadi bilang pemerintah menghormati proses politik di DPR. Pernyataannya merujuk pada kewenangan DPR, tanpa membahas isi usulan.
Sumber dan Konteks
- Kompas.com, 10 November
- Detik, 11 November
- Liputan6, 10 November
- Suara.com, 10 November
- JPNN, 10 November
- Inilah.com, 10 November
- Fokus Jabar, 11 November
- JournalArta, 3 November
- Foto sampul: Kredit foto: House of Representatives of the Republic of Indonesia di Wikimedia Commons (Public domain)
Biar nggak salah info, Vokafolks mengecek lagi unggahan dan media sumbernya pada 11 November 2026.


