Kalau Wapres Mundur Siapa Penggantinya Menurut UUD 1945

Kalau wapres mundur siapa penggantinya? Pertanyaan itu muncul sejak 10 November, setelah Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mundur kepada Prabowo Subianto.

Menurut Pasal 8 UUD 1945, Presiden mengusulkan dua calon pengganti, lalu MPR memilih satu di antaranya lewat sidang paling lambat 60 hari. Ketua MPR Ahmad Muzani bilang Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR dan meminta agar proses pengunduran diri segera diproses. Menurut Muzani, Presiden punya batas 14 hari untuk menyerahkan dua nama.

Kutipan berita tentang pernyataan Mensesneg soal niat mundur Gibran (cnnindonesia.com) Cek beritanya di cnnindonesia.com

Dari Mana Isu Gibran Niat Mundur Bermula?

Akarnya ada di putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Surat itu dipakai sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024.

Pada awal Oktober, pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah.

Pada 10 November, Gibran bertemu Prabowo sekitar 2,5 jam. Dalam konferensi pers di Istana, Prasetyo bilang Gibran menyatakan niat mundur menghadapi dinamika terkait putusan MK dan MA.

Prasetyo juga meluruskan bahwa Prabowo tidak menolak pernyataan itu. Prasetyo bilang Gibran memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya lewat peradilan tata usaha negara.

Kenapa Kabar Ini Cepat Menyebar?

Salah satu pemicunya ada di DPR. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat agar DPR memulai proses pemakzulan Gibran.

Lihat juga: Apa Lanjutan Usulan Hak Menyatakan Pendapat Gibran di DPR?

Masing-masing fraksi pada umumnya menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden setelah dua putusan mahkamah itu. Usulan HMP dan kabar niat mundur ini sama-sama muncul setelah dua putusan mahkamah itu.

Konteks yang Sering Terlewat

Mundur dan dimakzulkan adalah dua jalur berbeda. Pemakzulan lewat Pasal 7B UUD 1945 dimulai dari usul DPR yang lebih dulu meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa dugaan pelanggaran hukum. Usulan itu baru dibawa ke MPR kalau disetujui minimal dua pertiga anggota DPR.

Kalau Wapres Mundur Siapa Penggantinya Menurut UUD 1945?

Pasal 8 UUD 1945 mengatur apa yang terjadi kalau jabatan wakil presiden kosong. Pengisiannya ada tiga langkah.

• Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden.
• MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari.
• MPR memilih satu dari dua calon itu.

Artinya, Presiden tidak bisa langsung menetapkan penggantinya sendiri karena MPR yang memilih. Urutan kejadian sejak putusan MA dibahas lebih lengkap di tulisan tentang kabar Gibran mundur dari Wapres.

Lihat juga: Kenapa Gibran Mau Ajukan PK atas Saran Prabowo

Apakah Gibran Sudah Resmi Mundur?

Dalam pernyataan terbarunya, Ketua MPR Ahmad Muzani bilang Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR dan meminta agar proses pengunduran diri segera diproses. Pernyataan Istana soal surat ini belum ditemukan di pemberitaan yang kami cek. Yang disampaikan Mensesneg pada 10 November adalah niat mundur.

Sehari kemudian, orang dekat Gibran bilang surat pengunduran diri sudah diserahkan kepada Prabowo di Lanud Halim Perdana Kusuma. Pada malam 11 November, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad bilang belum mengetahui kabar itu dan baru mendengarnya dari pemberitaan. Ia juga bilang pertemuannya dengan Prabowo malam itu tidak membahas pengunduran diri Gibran.

Gibran sendiri bilang Prabowo memberi banyak saran dan masukan. Katanya, "Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN."

Lihat juga: Kenapa Pertanyaan Anak Lurah di Sidang Ijazah Jokowi Ramai

Yang Bisa Kamu Lakukan soal Kabar Ini

Cek dulu pengumuman resmi dari Istana, DPR, atau MPR sebelum membagikan potongan video dan tangkapan layar.

Kabar ini masih bergerak, jadi lihat tanggal dan sumbernya sebelum ikut menyebarkan. Pasal acuannya bisa kamu baca sendiri di naskah UUD 1945.

Masih Penasaran?

Apakah Prabowo bisa langsung menunjuk pengganti Wapres?

Tidak langsung. Menurut Pasal 8 UUD 1945, Presiden hanya mengusulkan dua calon, sedangkan yang memilih adalah MPR lewat sidang.

Berapa lama MPR punya waktu memilih Wapres baru?

Rumusan pasalnya menyebut paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan. Muzani bilang MPR punya waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri, dan batas waktu Presiden untuk memberikan dua nama adalah 14 hari sejak surat permintaan MPR.

Sumber dan Konteks

• Kompas.tv, 10 November
• CNN Indonesia, 10 November
• CNN Indonesia, 11 November
• CNN Indonesia, 11 November
• CNN Indonesia, 12 November
• Kompas.tv, 12 November
• Katadata, 25 April 2025
• Hukumonline, 16 Desember 2019
• Foto sampul: Kredit foto: General Elections Commission of the Republic of Indonesia di Wikimedia Commons (Public domain)

Dirangkum Vokafolks dari unggahan dan media yang kami cantumkan supaya kamu tidak kudet. Dicek ulang 12 November 2026.