Surat Pengunduran Diri Gibran Menurut Yusril Hanya Lima Paragraf

Yusril menyebut surat Gibran ke MPR hanya lima paragraf, memuat alasan pribadi dan rujukan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ini langkah berikutnya.

Redaksi Vokafolks · 3 menit baca WhatsAppX
Surat Pengunduran Diri Gibran Menurut Yusril Hanya Lima Paragraf

Surat pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden diserahkan ke MPR pada 12 November. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra lalu bilang isinya sangat singkat.

Yusril menjelaskan bahwa surat Gibran hanya berisi lima paragraf. Isinya, Gibran berhenti sebagai Wakil Presiden atas kemauannya sendiri dan meminta MPR menindaklanjuti sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Alasannya, kata Yusril, bersifat pribadi dan mempertimbangkan suara masyarakat.

Siapa yang Menyerahkan Surat Pengunduran Diri Gibran dan ke Mana?

Gibran menyerahkan suratnya kepada Ketua MPR Ahmad Muzani, disaksikan jajaran wakil ketua MPR, di Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Yusril bilang satu surat disampaikan ke Presiden dan satu lagi ke MPR, dan ia sudah membaca salinannya. Di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto bertemu pimpinan DPR dan MPR di Istana Kepresidenan.

Apa Saja Isi Surat Gibran Menurut Yusril?

Yusril tidak mau membuka isinya secara rinci. Katanya, yang perlu ia jelaskan adalah mekanisme hukumnya. Soal panjangnya, ia berkata, "Suratnya memang sangat singkat, hanya lima paragraf, singkat sekali, dan intinya seperti yang saya katakan tadi."

Lihat juga: Kenapa Kabar Gibran Mundur dari Wapres Ramai Dibahas

Poin pokok yang ia sebut ada empat.

  • Gibran berhenti sebagai Wakil Presiden atas kemauannya sendiri.
  • Suratnya ditujukan kepada MPR.
  • Gibran meminta MPR menindaklanjuti dengan merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
  • Alasannya pribadi, dan mempertimbangkan suara-suara yang berkembang di masyarakat.

Konteks yang Sering Terlewat

Menurut penjelasan Yusril soal peran MPR, surat itu tidak memerlukan persetujuan MPR. Surat itu menjadi dasar bagi MPR untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Lihat juga: Apa Lanjutan Usulan Hak Menyatakan Pendapat Gibran di DPR?

Apa yang Terjadi setelah Surat Diserahkan?

MPR kini punya waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi jabatan Wakil Presiden, dan Muzani menyebut posisi itu kosong sejak surat diterima. Menurut rilis resmi MPR, pimpinan MPR menjadwalkan rapat gabungan pada 13 November pukul 14.00 WIB untuk menetapkan tanggal sidang paripurna dan meminta Presiden mengajukan dua nama calon. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa sidang itu memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Penjelasan lengkap soal pengisian jabatannya ada di Kalau Wapres Mundur Siapa Penggantinya Menurut UUD 1945.

Apa yang Belum Dijelaskan?

Yusril tidak merinci alasan pribadi dan suara masyarakat yang ia sebut, dan untuk persoalan lain ia bilang nanti saja. Tanggal sidang paripurna juga belum ditetapkan, karena penetapannya baru dibahas di rapat gabungan itu.

Lihat juga: Kenapa Gibran Mau Ajukan PK atas Saran Prabowo

Jadi, surat yang cuma lima paragraf itu baru langkah pertama. Sekarang giliran Presiden mengusulkan dua calon dan MPR memilihnya.

Masih Penasaran?

Apakah surat Gibran perlu disetujui MPR?

Tidak, menurut Yusril. Ia menjelaskan MPR tidak perlu diminta menyetujui atau menolak pengunduran diri itu. Surat tersebut menjadi dasar MPR menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai konstitusi.

Berapa lama MPR punya waktu mencari Wapres baru?

Paling lambat 60 hari. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut batas itu, dan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengaturnya. MPR memilih satu dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Kepada siapa Gibran menyerahkan suratnya?

Kepada Ketua MPR Ahmad Muzani pada 12 November, disaksikan jajaran wakil ketua MPR di Senayan, Jakarta. Yusril menyebut ada juga surat untuk Presiden Prabowo Subianto.

Sumber dan Konteks

Info ini diambil dari unggahan resmi dan media sumber. Kalau ada update, Vokafolks langsung menyusulkannya. Dicek ulang 12 November 2026.

Baca juga