Wapres Pengganti Gibran Dipilih Siapa dan Batas Waktunya
Presiden hanya mengajukan dua calon, lalu MPR memilih satu. Berikut siapa yang menentukan, tahapannya, dan batas waktunya.
Wapres pengganti Gibran dipilih siapa? Anggapan bahwa Presiden bisa langsung menunjuknya itu keliru. Presiden Prabowo tidak bisa langsung menunjuknya, karena aturannya memberi tugas itu kepada lembaga lain.
Presiden hanya mengajukan dua nama, sedangkan pilihan akhir ada di tangan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) lewat sidang paripurna.
Lihat juga: Kalau Wapres Mundur Siapa Penggantinya Menurut UUD 1945
Menurut Pasal 8 ayat 2 UUD 1945, kekosongan kursi Wapres diisi lewat MPR. Presiden mengajukan dua calon beserta berkas persyaratan. MPR lalu memilih satu dalam sidang paripurna, dalam waktu 60 hari setelah kekosongan jabatan. Yusril menyebut hitungannya sejak MPR menerima surat dari Presiden. Rapat gabungan MPR pada 13 November menyepakati pimpinan MPR segera menyurati Presiden Prabowo Subianto.
Wapres Pengganti Gibran Dipilih Siapa lewat Tahapan Apa?
Tahapannya berurutan, dan ada lima langkah sebelum Wapres baru dilantik menurut penjelasan Yusril dan Ketua MPR.
- Gibran lebih dulu mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada MPR.
- MPR memberi tahu Presiden soal kekosongan jabatan dan meminta dua calon.
- Presiden menyiapkan dua alternatif nama dalam waktu 14 hari.
- MPR membentuk tim verifikasi beranggota 34 orang untuk memeriksa syarat kedua calon.
- Sidang paripurna MPR memilih dan melantik Wapres baru.
Batas pemilihannya adalah 60 hari sejak surat dari Presiden diterima, kata Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra.
Apa yang Diputuskan Rapat Gabungan MPR?
Hasilnya, MPR sepakat menyurati Presiden, dan rapat itu sendiri digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada 13 November, sebagai tindak lanjut rapat pimpinan pada 12 November yang diikuti pimpinan fraksi, kelompok DPD, dan pimpinan MPR.
Pernyataan Resmi
Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut pimpinan MPR akan segera mengirim surat resmi kepada Presiden. Muzani mengatakan, "Kami akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo meminta beliau menyiapkan dua alternatif nama dalam waktu 14 hari."
Kartu halaman berita tentang rapat gabungan MPR yang membahas pemilihan Wapres (okezone.com) Cek beritanya di news.okezone.com
Tanggapan
Partai Demokrat melalui ketua umumnya menyatakan tidak mengusulkan nama. Nama yang beredar di bursa calon yaitu Puan Maharani, Pramono Anung, Sugiono, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Daftar itu belum berstatus calon resmi.
Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu ketua umum partai koalisi di Istana Bogor. Partai lain belum memberikan pernyataan soal nama.
Kenapa Surat Mundur Ditujukan ke MPR, Bukan Presiden?
Karena Wapres bukan jabatan yang ditunjuk Presiden. Yusril menegaskan pada 10 November bahwa selama belum berhenti atau diberhentikan, Gibran tetap Wakil Presiden. Pada hari yang sama, Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan pertemuan Gibran dengan Prabowo yang berlangsung sekitar 2,5 jam. Prasetyo juga membantah kabar bahwa Prabowo menolak niat Gibran. Gibran mengundurkan diri pada 12 November.
Konteks yang Sering Terlewat
Yusril menjelaskan surat mundur ditujukan ke MPR karena Presiden dan Wapres dipilih langsung rakyat, dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) menetapkan pasangan itu sebagai pemenang.
Apa yang Belum Diputuskan soal Pengganti Gibran?
Nama calon resmi belum ada, sebab surat MPR ke Presiden masih akan dikirim. Tanggal sidang paripurna juga belum diumumkan. Tenggat 14 hari dan 60 hari baru bisa dihitung setelah tanggal pengiriman dan penerimaan surat diketahui.
Jadi, pertanyaan di awal tadi punya jawaban dua lapis. Presiden mengajukan dua nama, dan MPR yang memutuskan satu di antaranya.
Lihat juga: Kenapa Kabar Gibran Mundur dari Wapres Ramai Dibahas
Lihat juga: Apa Lanjutan Usulan Hak Menyatakan Pendapat Gibran di DPR?
Sumber dan Konteks
- Okezone, 13 November 2026
- iNews, 13 November 2026
- CNBC Indonesia, 13 November 2026
- JawaPos, 11 November 2026
- Katadata, 11 November 2026
- Pojoksatu, 10 November 2026
- Foto sampul: Rahmat, Public Relations of the Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia di Wikimedia Commons (Public domain)
Biar nggak salah info, Vokafolks mengecek lagi laporan Okezone dan iNews pada 14 November 2026.
